skip to Main Content
Adat belingkaran, pusaka berkehiliran, ayam gedang seekor selesung, ....

Sistem Pemerintahan Minangkabau yang Pertama Sekali

Sistem Pemerintahan Minangkabau

Sistem Pemerintahan Minangkabau yang Pertama Sekali dijalankan oleh Datuk Maharadjo Diradjo dengan kekuasaan yang dipegangnya secara mutlak. Kekuasaan penuh dan berdasarkan pertimbangan Maharadjo Diradjo, di dalam tambo Alam Minangkabau disebut dalam pepatah: “undang-undang simumbang jatuah”, maksudnya, undang-undang yang mutlak dipatuhi, karena tak boleh dibanding/diprotes dan tak ada kata ampun, wajib harus dituruti.

Undang-undang tersebut berlaku kepada keturunan Datuk Maharadjo Diradjo. Akibatnya, banyak rakyat yang harus menerima hukuman karena perbuatan yang belum tentu salah sama sekali. Hak asasi manusia tidak berlaku sepenuhnya di zaman ini (aturan pertama).

Sistem pemerintahan Minangkabau dibidang ekonomi

Di bidang ekonomi (aturan kedua atau undang-undang si gamak-gamak), segala lapangan pekerjaan untuk penghidupan dikuasai oleh kecerdasan dan kepandaian serta kemampuan masing-masing. Dimasa ini orang hidup sendiri-sendiri, tak menghiraukan kehidupan orang lain.

Sistem pemerintahan Minangkabau dibidang sosial

Dalam kehidupan sosial (aturan kedua atau si lamo-lamo), penghargaan pada perbuatan baik tidak akan mendapat ungkapan terima kasih, sebab orang yang memiliki sikap yang baik dan terpuji tidak akan berani menghadapi orang yang dianggap terpandang, karena yang menyandang status terpandang akan dianggap sebagai orang yang berani, sedangkan orang yang tidak terpandang di tengah masyarakat akan merasa jadi penakut.

Sistem pemerintahan Minangkabau setelah wafatnya Maharadjo Diradjo

Setelah wafatnya Maharadjo Diradjo, pemerintahan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Suri Diradjo. Beliau melakukan perubahan aturan, sesuai dengan ungkapan pepatah; “sakali gadang balega, sakali adat barubah”. Maksudnya, setelah cukup umur dan patut, maka diangkat atau diresmikan, kemudian sekalian dengan adanya perubahan adat atau aturan.

Undang-undang Tarik Balas

Setelah kekuasaan dipegang oleh Datuak Suridiradjo, undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang Tarik Balas yang bertujuan agar sesuatu kejahatan atau kesalahan seseorang akan mendapat balasan setara atau setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Jika seseorang membunuh, maka hukuman yang pantas diterimanya adalah dibunuh juga. Dalam urusan utang piutang, apa yang dipinjam harus sesuai bentuk pengembalian sama seperti barang atau materi yang dipinjam, tidak boleh diganti dengan bentuk lain. Sesuai dengan pepatah: “utang ameh baia jo ameh, utang nyao baia jo nyao, utang padi baia jo padi, utang kato baia jo kato” atau utang emas bayar dengan emas, utang nyawa bayar dengan nyawa, utang padi bayar dengan padi, utang kata bayar dengan kata. Perubahan undang-undang ini membawa perubahan dalam masyarakat. Sebelumnya, undang-undang yang dipakai tidak kenal kata ampun dan kasihan.

Undang-undang Tarik Balas diterima dengan baik oleh masyarakat pada waktu itu. Undang-undang terus dilanjutkan oleh keturunan Datuk Suridiradjo yaitu oleh Datuk Seri Mahardjo nan Banego-nego, kemudian oleh anaknya Datuk Maharadjo Basa. Undang-undang tersebut berjalan lancar karena masyarakat boleh mempertahankan kebenaran sebagai hak asasinya sebagai manusia.

===============================================

Sebagian isi dari tulisan ini dikutip dari buku Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau yang ditulis oleh B. Datuak Nagari Basa (1962) beserta kutipan dari tulisan-tulisan dan cerita para orang tua

Back To Top